August 28, 2009

Pemisahan PBB / Pemecahan SPPT PBB

Posted in PBB, Pecah PBB, Pemisahan PBB, SPPT PBB tagged , , , , , , , , , at 7:52 pm by forjulian

Pemisahan / Pemecahan SPPT PBB

Pertanyaan :

Saya membeli sebidang tanah girik seluas 250m status AJB dengan PBB masih gabung dengan PBB induk dengan luas misal 2000 m. rencananya luas tanah yang 250 m saya mengajukan ke Kantor Pajak supaya mempunyai PBB tersendiri dan pecah dari induk atas nama sendiri.

Ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mohon info:

1. Syaratnya apa jika tanah yang 250 m PPBnya diajukan pisah dari PBB induk?

2. Kira-kira biayanya dan berapa lama proses pengurusannya?

3. PBB induk dari tahun 2000-2005 belum dibayar sesuai data di kantor pajak. Apakah akan menjadi hambatan pada pengurusan PPB terhadap tanah yang 250m?

4. Kalau terpaksa harus dibayar apakah boleh jika hanya pajak PBB yang luas tanahnya 250 m saja yang dibayar?

Demikian dan terima kasih kepada TTM semuanya.

Thx

Jawaban :

akan mencoba menjawab dari pertanyaan mengenai PBB tanah yang Bapak beli.

1. untuk proses pemisahan PBB atau biasa di sebut “Pemecahan/Pecah PBB” untuk status tanah girik adalah :

- Mengisi SPOP(Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan benar,jelas dan lengkap,jangan lupa untuk di tandatangani juga antara kedua pelah pihak. Bapak selaku pembeli,dan juga penjual pun harus mengisi SPOP dan menandatangani.

untuk SPOP yang untuk Bapak,silahkan masukan luas tanah seluas yang Bapak peroleh pada jual beli,untuk pembeli masukan luas sisa-nya.misalkan sebelumnya ada 2000 meter,berarti tinggal dikurangi 250 meter.

Kalau lokasi objek yang Bapak beli masih tanah kosong tanpa bangunan,tidak perlu mengisi lembar LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak),tetapi kalau dalam kenyataannya ada bangunan yang melekat diatasnya,semi atau permanen silahkan lembar LSPOP diisi sesuai dengan data yang ada di lapangan, mengisi luas bangunan berlaku juga untuk LSPOP dari tanah yang dimiliki penjual.

- Copy KTP dan KK (Penjual dan Pembeli)

- Copy surat girik global (misalkan 2000meter) atau surat girik/surat kepemilikan yang melekat dengan lokasi yang Bapak beli.

- Copy Akte jual beli dari tanah yang Bapak beli,biasanya kalau girik surat jual beli di tandatangani oleh Kecamatan,yang mana Camat adalah PPAT Sementara yang diangkat oleh Kanwil BPN(Badan Pertanahan Nasional).

- Copy STTS/Bukti Pembaran PBB dan SPPT Tahun terakhir,misalkan tahun 2009 -atau-

- SPPT PBB Tahun 2009 Asli(kalau mau dipecah tahun ini juga,dan kondisi pembayaran tahun 2009 blm dibayarkan),hasil proses pecah PBB bisa diterima tahun ini juga dan bisa dilunasi sesuai dengan penguasaan/kepemilikan tanah yang Bapak miliki, tapi kalau ternyata sudah dibayar,tahun depan SPPT Bapak baru akan diterima.

- Tidak ada tunggakan PBB

- Surat PM1 (Pengantar Masyarakat 1) dari kelurahan setempat,yang isinya menyatakan bahwa lokasi/tanah tersebut adalah milik Bapak,sesuai dengan AJB No. XXX dan akan di urus proses pemecahan/pemisahan SPPT PBB-nya di KPP Pratama xxxxx.

sebelumnya silahkan Bapak minta pengantar dari RT/RW setempat untuk membuat PM1 ke Kecamatan.

2. Biaya proses pemisahan/pemecahan PBB tidak ada Pak,alias Gratis, yang penting tidak ada tunggakan tahun2-tahun sebelumnya. Untuk lama proses-nya maksimal 30 hari kerja,tp untuk lebih jelasnya ada di papan pengumuman yang ada di Kantor Pajak atau bisa ditanyakan kepada petugas penerima berkas, jangan lupa untuk meminta dan menyimpan tanda terima berkas untuk kontrol Bapak apakah pengurusan sudah selesai atau belum,bisa ditanyakan by phone ke KPP Pratama dan menghubungi Seksi Ekstensifikasi.

3. status pembayaran tahun 2000-2005 tentunya akan menjadi hambatan Pak,sesuai syarat tadi..harus bebas dari tunggakan,saran saya coba hubungi penjual saja Pak,mohon untuk kiranya dilunasi PBB tahun dimaksud.

4. Tidak bisa,Pak… karena ada tunggakan dari objek pajak tersebut untuk tahun terdahulu,ada denda didalamnya yang harus dilunasi dan untuk selanjutnya baru bisa di proses pemecahan/pemisahan SPPT PBB-nya.

Demikian,semoga bisa membantu..kalau ada yg kurang jelas silahkan tanyakan saja Pak… :)

Salam,

16 Comments »

  1. Hommy said,

    Yth. Pak Julian,

    terima kasih atas artikelnya yang informatif.
    Pak untuk kasus pemecahan sertifikat di atas maka beberapa pertanyaan saya:
    1. Berapa lama proses pemecahan di kantor pajak?
    2. Bagaimana jika PBB tersebut ternyata masih atas nama penjual sebelumnya (bukan penjual sekarang)? Apakah dokumen masih tetap sama? KTP siapa yang diminta? Penjual sekarang? Atau penjual sebelumnya?
    Maksud saya: Penjual A –> Penjual B (menjual kapling2) –> saya (pembeli kaplingan)
    3.Apakah harus SPPT dan STTS dilampirkan? Bagaimana jika hanya ada STTS saja?

    Terima kasih sebelumnya ya Pak.

    • forjulian said,

      Salam..
      Terima kasih Pak Hommy…menjawab pertanyaan Bapak…
      1. Proses pemecahan PBB sebenarnya tidak lama Pak,asalkan berkas sudah lengkap persyaratannya,dibeberapa kantor untuk proses ini memakan waktu paling lama 1 bulan,yang terpenting adalah bukti penerimaan berkas dari kantor pajak kita simpan,silahkan tanyakan via telefon saja apakah berkas Bapak sudah selesai atau belum,di tanda terima terdapat no telfon kantor pajak dimaksud,dan minta disambung ke seksi Ekstensifikasi untuk menanyakan kelanjutan berkas Bapak.

      2. disini saya belum bisa pahami,karena saya tidak tahu legalitas kavling tersebut,apakah sudah bersertipikat atau masih girik,karena akan berkaitan dengan BPHTB yang dibayarkan oleh Tuan B terdahulu pada saat membeli kavling dr si tuan A,tapi….kalau memang(saya ambil contoh misalkan sudah sertipikat)sudah atasnama Tuan B,maka tidak diperlukan lagi KTP Tuan A,karena otomatis data Tuan A sudah ada di akta jual-beli ketika transaksi dengan Tuan B,sehingga tidak diperlukan lagi.hanya saja perlu Tuan B kurang tertib administrasi sehingga belum dirubah menjadi nama yang bersangkutan,hanya saja bukti/copy BPHTB ketika Tuan B dahulu beli perlu dilampirkan untuk proses Bapak,karena perlu adanya kroscek pembayaran BPHTB Tuan B.

      3. Tidak masalah Pak,yang terpenting adalah lunas dan bebas dari tunggakan,lampirkan saja copy stts/bukti setor-nya..untuk sppt bukan syarat mutlak,justru sebenarnya lebih ke wajib pajak yang memerlukan sppt tersebut.kalau kantor pajak lebih ke bukti pembayaran,karena untuk data sppt tentunya sudah ada di database kantor pajak yang menyajikan luas bumi,bangunan serta besarnya NJOP per meter.

      kalau masih ada yg kurang paham,silahkan ditanyakan saja Pak..
      semoga membantu..

      Salam,

  2. Hommy said,

    Yth. Pak Julian,

    terima kasih atas penjelasannya.

    Sebagai tambahan kasus di atas, status tanah masih girik (di bawah penguasaan negara), belum sertifikat. Dan rencana saya adalah memang segera mensertifikatkan SHM. Hanya persyaratan untuk sertifikat adalah bukti pelunasan PBB (menurut notaris).

    Apakah untuk status tanah seperti itu, dikenakan BPHTB? Ataukah BPHTB hanya untuk yang bersertifikat dari BPN saja?

    Apakah untuk mengurus sertifikat SHM, PBB harus dipecah dulu? Atau bisa menggunakan PBB induk?

    Dalam hal ini, dengan status tanah seperti itu, saya melihat PBBnya masih atas nama tuan A.

    Bagaimana ini ya Pak?

    Btw, saya Ibu2 lho Pak, bukan laki-laik.. :)

    Terima kasih.

    • forjulian said,

      Salam,
      Oww…maaf…saya kira laki-laki Bu…:)

      saya sudah bisa memahami kasus Ibu…langsung saya jabarkan saja jalan keluarnya ya Bu…

      1. Ibu lakukan transaksi jual-beli di notaris,kalau tanah status girik tersebut sudah bisa di sertipikatkan dan sekaligus mau di urus sertipikatnya..brarti Ibu harus bayar BPHTB,besarnya 5% dari Total NJOP dikurangi NPOPTKP. Setelah BPHTB dibayarkan,kemudian Akta Jual-Beli ditandatangani notaris,silahkan Ibu lakukan proses pemecahan SPPT PBB-nya dari SPPT Induk ke SPPT Ibu sesuai dengan luas tanah yang dibeli dan di urus ke kantor Pajak,memang ada beberapa tahapan jadi memang memakan waktu.

      2. Setelah SPPT PBB dipecah dan sudah selesai,silahkan untuk mengajukan pembuatan sertipikat di BPN dengan melampirkan bukti setor asli dari pembayaran BPHTB berikut SPPT PBB Asli tahun berjalan.
      saran saya…lebih baik pembayaran BPHTB dan proses pembuatan sertipikat dilakukan dalam tahun yg sama,agar tidak timbul kurang bayar kalau diproses tahun berikutnya,karena kecenderungan besarnya NJOP setiap tahun selalu naik.

      3. Karena nama di SPPT masih Tuan A,nanti bisa sekaligus diurus dan langsung keluar SPPT dengan nama Ibu dan Tuan B,jadi si Tuan B secara otomatis akan tercantum di SPPT Induk/sisa pemecahan,bukan si Tuan A lagi.yang penting akta jual-beli si Tuan A ke Tuan B dilampirkan,jadi double yg dilampirkan..surat jual beli Tuan A ke Tuan B..dan surat Jual-Beli Tuan B ke Ibu..semuanya dalam bentuk fotocopy berikut KTP&KK masing-masing dilampirkan..kecuali surat jual-beli Ibu dr Tuan B..dibawa saja aslinya ketika mengurus..jadi ketika diminta untuk menunjukan,bisa langsung disiapkan..jadi tidak perlu bolak balik ke kantor pajak.

      4. Apakah untuk status tanah seperti itu, dikenakan BPHTB? Ataukah BPHTB hanya untuk yang bersertifikat dari BPN saja?

      jawabnya : untuk status tanah girik,sebenarnya belum tentu bayar BPHTB,Ibu…tergantung status tanah wilayah tersebut apakah tanah negara yang sudah bisa di sertipikatkan atau belum,kalau memang belum bisa atau bahkan tidak bisa sama sekali..BPHTB tidak perlu dibayarkan. nah…ketika lokasi tanah tersebut sudah dapat di sertipikatkan dan Ibu ingin memproses,baru BPHTB tersebut dibayarkan ke kas negara sesuai NJOP tahun berjalan,bukan NJOP tahun perolehan/transaksi jual-beli.

      berbeda dengan status tanah yang sudah bersertipikat,ketika transaksi jual-beli WAJIB membayar BPHTB ke Kas Negara.

      untuk proses pembuatan sertipikat sendiri,nanti keluarnya adalah sertipikat HGB(Hak Guna Bangunan) biasanya diberikan hak-nya selama 20 tahun,namun bisa langsung di proses ke Hak Milik(SHM) dengan mengajukan Peningkatan Hak dari HGB ke SHM di Badan Pertanahan Nasional(BPN) setempat.

      demikian,semoga bisa membantu,kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi,atau mungkin ingin live chatt bisa add ym saya di untukyulianto@yahoo.co.id

      Salam

  3. Hommy said,

    Terima kasih sekali Pak Julianto. Sangat-sangat membantu.
    Sekali lagi terima kasih.

    Salam,
    Hommy

    • forjulian said,

      sama-sama Ibu…
      semoga urusannya cepat selesai :)

      Salam

  4. fitri said,

    Yth. Bp Julian

    Begini pak, ibu saya membeli sebidang tanah 50mtr (Girik) sudah 35thn dan tanah tersebut juga sudah dibangun seluas 50mtr menjadi rumah dan tempati sampai sekarang. rencananya ibu saya akan mengurus untuk pemisahaan PBB.pada saat kami ingin mengurus pemisahaan PBB tersebut ahli waris dari penjual tanah tersebut berpendapat bahwa tanah milik ibu saya hanya 40mtr saja, dan ibu saya memakai 10mtr milik ahli waris tersbt. pd hal menurut ibu saya beliau membeli tanah seluas 50mtr, namun atas kelalaian ibu saya beliau tidak mnyimpan surat jual beli tanah dengan baik ( Hilang) dan ahli waris tersebut juga tidak mempunyai bukti tertulis bahwa ibu saya hnya memilki tanah seluas 40mtr, si ahli waris hanya menyampaikan secara Lisan, yang saya mau tanyakan: 1. bagaimana solusi terbaik yg dapat kita lakukan untuk mempertahankan tanah 10 mtr tersebut?
    2. Kemana kami mengadu tentang masalah ini ?

    Kami ingin penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak ,semoga bapak dapat membantu permasalahan kami ini .
    Terima Kasih

  5. forjulian said,

    Salam,
    Ibu Fitri yang terhormat..terima kasih sebelumnya sudah mengunjungi blog saya.. :)

    kembali ke permasalahan…yang bisa saya tangkap dr cerita Ibu adalah:
    1. Selama ini orang tua Ibu memiliki tanah yang sudah 35 tahun dikuasai,namun surat jual beli-nya hilang.dan saat ini mau mengurus pecah pbb namun ada permasalahan di luas tanah yang dikuasai berikut surat2nya yang hilang.

    pertanyaan saya:

    1. sudah berapa lama kira2 hilangnya surat jual-beli tsb,Bu?apa tidak ada copy sama sekali yang disimpan?

    2. kalaupun Ibu mau memproses pecah PBB,yang saat ini masih gabung dengan ahli waris/pemilik dari tanah sebelah Ibu,tanpa disertai surat jual-beli tentunya tidak dapat diproses di kantor Pajak,Bu. jadi surat jual-belinya harus ada.selanjutnya..ketika jual beli dahulu…surat jual-belinya dalam bentuk apa?hanya kertas segel atau apa?apakah di tanda tangani penjual-pembeli saja dan disaksikan oleh saksi?apakah diketahui juga oleh RT,RW dan Lurah?

    3. kalau memang tidak ditemukan sama sekali arsip jual-beli tersebut..tentunya harus dibuat kesepakatan dengan ahli waris/pemilik tanah induk untuk dibuat surat jual-beli baru,karena kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki bukti tertulis. Langkah inipun dilakukan kalau ternyata terdahulu jual-beli tidak diketahui RT,RW atau Lurah,karena biasanya kalau sampai diketahui RT,RW atau Lurah…surat jual-beli biasanya dibuatkan copy untuk mereka pegang/simpan sebagai arsip.

    4. karena perlu beberapa hal yang belum jelas untuk saya,masalah Ibu tidak bisa saya berikan saran/masukan yang mungkin dapat menyelesaikan masalah Ibu,mohon kiranya Ibu bisa memberikan tambahan informasi untuk saya agar lebih jelas permasalahan yang ada. untuk lebih mudahnya..bisa lewat email/chatt di untukyulianto@yahoo.co.id

    kalau semua sudah jelas,tentunya dengan senang hati akan saya bantu :)

    Salam,
    -Ian

  6. Hendra said,

    apakah benar..pak biaya nya gratisss….

    • forjulian said,

      Yap..gratis Pak…segala bentuk proses pengurusan PBB di Kantor Pelayanan Pajak adalah Gratis,ini aturannya…kalaupun ada biaya itu hanya oknum saja..kalau keberatan silahkan saja dilaporkan oknum tersebut. Terima kasih :)

  7. tommi said,

    salam kenal Bpk. julian
    saya ingin menanyakan, apabila saya ingin memecah PBB atas satu bidang tanah menjadi 2 bidang tanah. tanah yang dimaksud luas tanah +- 530m2 dan luas bangunan +- 430m2 yang menjadi satu kesatuan pada bidang tanah tersebut, status tanah girik. tanah tsb atas nama orang tua, msh hidup. yang direncanakan ingin dilakukan perpindahan hak dengan hibah, seluas setengah dari tanah ybs.

    1. dapatkah saya melakukan pemecahan PBB tsb, dengan kondisi tanah yg seperti disebutkan?
    2. apakah sebaiknya dilakukan pemecahan PBB terlebih dahulu atau di lakukan hibah terlebih dahulu?
    3, apakah dapat, jika bangunan yang terdapat di satu bidang tanah. juga ikut dibagi luas bangunannya dalam PBB yang akan di pecah?
    4. apakah bangunan tersebut harus dilakukan perombakan (pembongkaran) agar disesuaikan dengan yg akan tertera di PBB?
    5. apakah juga diperlukan surat PM1 (spt yg bapak jelaskan di atas) untuk permasalahan saya?
    6. untuk lebih jelas, di mana saya harus mengurus pemecahan PBB tersebut?

    sekian pertanyaan dari saya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya.

    • forjulian said,

      Salam kenal juga Pak Tommi..
      langsung ke jawaban dari pertanyaan Bapak saja ya..

      1. Bisa Pak dilakukan pemecahan,dengan syarat harus dilakukan dulu Hibah dari orang tua ke anak-anaknya.

      2. Dilakukan hibah dulu Pak,baru dipecah SPPT PBB nya..karena kalau mau dipecah tanpa ada dasar(surat hibah) tidak bisa diproses,karena status tanah tersebut (girik)masih dengan luas yang lama,artinya sesuai yang orang tua miliki.

      3. Bisa Pak,bangunan bisa dibagi/dipecah asalkan bangunan tersebut melekat langsung dengan tanah yang diterima oleh penerima hibah,sesuai batas-batas yang diterima..ada di atas tanah mana bangunan tersebut,sebagai contoh: misalkan dibagian tanah bapak tidak termasuk didalamnya bangunan,berarti tidak perlu dimasukan dalam akta hibah.

      4. Tidak perlu,Pak.hanya saja nanti diberi batas saja.

      5. Karena statusnya girik,tentunya diperlukan PM1 Pak,dan akta hibah tersebut pun harus ditanda tangani oleh Lurah dan Camat,karena tentunya proses hibah tersebut harus dicatat oleh instansi dimaksud.

      6. Di Kantor Pelayanan Pajak setempat,Pak…Bapak tinggal didaerah mana..di wilayah tersebut pasti ada Kantor Pajak yang menangani.

      demikian,kalau ada yang kurang jelas bisa chatt via ym ke untukyulianto@yahoo.co.id

      terima kasih dan semoga membantu.

  8. tommi said,

    Terima kasih banyak Bpk. julian
    penjelasan bpk sangat membantu. dan juga untuk kesediaan bpk untuk dimintai keterangan via email.

    • forjulian said,

      sama-sama Pak Tommi…
      senang bisa membantu..semoga urusannya bisa lancar dan selesai. :)

      Salam,
      -Julian

  9. danil said,

    Selamat Pagi Pak Julian

    Ibu saya membeli sebidang tanah di kab Asahan 31 tahun lalu dengan AJB yang PPAT-nya adalah camat setempat.

    Saya ingin meningkatkan status tanah tsb menjadi SHM
    ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan

    1) Kab Asahan tersebut ternyata sekarang sudah dimekarkan menjadi 2 Kab baru, apakah AJB saya tetap diperbarui, seandainya saya belum mengurus sertifikat tanahnya?

    2) ibu saya sudah meninggal, ahliwarisnya ada 2, dalam peningkatan SHM itu apakah bisa menggunakan 2 nama?karena mungkin tanah itu akan di keep dulu mengingat harga pasarannya masih rendah.

    3) Apakah wajib tanah tersebut memiliki BPHTB?karena yang saya pegang hanya surat penyerahan tanah dan akte jual beli dari camat sbg PPATnya

    4)Mengurus SHM, syaratnya ada PBB nya…bagaimana dg PBBnya karena memang sudah puluhan tahun tidak bayar apakah bs melalui pemutihan

    5) Surat keterangan tidak dalam sengketa, apakah mutlak diperlukan?

    6) mengurus SHM, diperlukan KTP, bgm jika KTP dan domisili saya bukan dari sana

    7) Untuk membuat PBB berarti ada ukuran objek tanah, apakah tanah harus diukur ulang atau berdasarkan AJB

    8) berapa biaya membuat SHM dan komponen2 biayanya, Pak

    terima kasih Pak atas bantuannya

    jika tidak keberatan, mohon informasi email Bapak

    regards

    danil

    • forjulian said,

      Halo Pak Danil,..
      Salam kenal…terima kasih sudah mampir di blog saya.. :)

      langsung ke jawaban saja ya Pak…kebetulan topik ini rupanya paling diminati oleh banyak pembaca,…terbukti comment-nya luar biasa.. :)

      1. Tidak perlu,Pak…AJB tidak perlu dirubah..karena tidak ada keterkaitan dengan adanya pemekaran wilayah di kabupaten tersebut,untuk berkas-berkas administrasi pemerintahan dalam peralihan karena pemekaran wilayah itu merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah tersebut. Untuk data AJB orang tua bapak tentunya akan tetap dan masih tersimpan di Kecamatan atau kelurahan.

      2. Sebenarnya,untuk pembuatan sertipikat awal…nanti yang akan keluar adalah SHGB,Pak…dan dalam bentuk sertipikat induk dahulu..artinya luas yang tertera di sertipikat masih luas total sebelum dibagi,untuk dibagi menjadi 2(ahli waris) nanti akan ada proses-nya lagi…di proses juga di BPN(Badan Pertanahan Nasional) dengan dasar adalah akta waris yang telah diterima oleh para ahli waris dan keterangan tersebut akan menjadi dasar dan tertera pada kolom “Petunjuk” di Sertipikat dimakasud.setelah itu..untuk menjadikan ke SHM ada tahapan proses lagi yaitu “Peningkatan Hak”.

      untuk pembuatan sertipikat,kalau saat ini ada kesiapan dana..saya sarankan segera di proses,Pak..kalau nanti2 dan menunggu harga pasarannya naik…ini akan berimbas pada semakin besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh Bapak,karena untuk memproses sertipikat salah satu dasarnya adalah besarnya NJOP tanah dimaksud,kalau NJOP nya tinggi..tentunya biaya-nya pun akan makin besar.

      3. BPHTB adalah biaya/Bea yang wajib dibayarkan ketika seseorang memperoleh Hak. Kalau bapak menerima hak(dalam hal ini waris) dan harus dibuat akta waris,maka Bapak wajib membayar BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan) tarifnya adalah 5% . tapi dilihat juga besarnya total NJOP/NPOP tanah yang diterima,nanti dikurangi dengan NPOPTKP(Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) besarnya tiap daerah berbeda-beda,setelah NPOP dikurangi NPOPTKP besarnya berapa,nanti di potong lagi 50% karena Bapak memperoleh Hak karena waris,bukan jual beli,kalau ternyata ada nilai yang harus dibayar,maka wajib nilai tersebut bapak setorkan ke kas negara…tapi kalau ternyata(nol) makan BPHTB Bapak “NIHIL”. Form BPHTB tetap harus diisi walaupun Nihil dan harus di Validasi di Kantor Pelayanan Pajak.

      4. Bapak harus segera memproses pembuatan PBB dan wajib membayar 10 tahun ke belakang,untuk pemutihan sendiri sekarang sudah jarang dan bahkan sudah tidak ada Pak,karena pemutihan itu sendiri sebenarnya kurang baik..karena mengajarkan kepada masyarakat menjadi tidak tertib ber-administrasi. Silahkan segera di proses pembuatan PBB dengan dasar adalah AJB Almarhumah orang tua Bapak,dan nanti tentunya yang tertera di PBB masih atasnama Almarhumah. kecuali akta waris kepada penerima waris sudah ada..maka bisa di proses menjadi atasnama ahli waris-nya.

      5. Surat keterangan Bebas Sengketa,itu mutlah diperlukan Pak..kalau tidak ada itu..berkas Bapak tidak akan di proses oleh BPN dalam hal pengurusan sertipikat.

      6. Tidak masalah Pak,pembuatan sertipikat tidak melihat alamat KTP/domisili pemohon-nya,Bapak punya tanah di Aceh-pun,..proses sertipikat Bapak tetap bisa dilakukan,walaupun ktp dan domisili Bapak di Medan.

      7. Tidak diukur pak,dasarnya adalah total luas tanah yang ada di AJB,untuk pengukuran..itu akan menjadi tugas dan kewenangan pihak BPN dalam proses pembuatan sertipikat,dan akan ada di ditahapan pembuatan “Surat Ukur”.

      8. Untuk biaya,besarnya berapa…saya tidak bisa prediksi..karena semua itu bergantung dari total luas tanah dan besarnya NJOP per meter tanah dimaksud,nah sekarang tidak mungkin dapat di perkirakan karena PBB lokasi itu sendiri tidak ada,tapi..kalau PBB-nya sudah ada..tentunya besarnya biaya bisa sedikit diperkirakan akan habis berapa.

      Demikian jawaban dari saya Pak Danil…semoga dapat membantu dan bisa dipahami..kalau ada yang kurang jelas bisa chatt via YM atau kirim email ke untukyulianto@yahoo.co.id

      terima kasih dan salam sukses selalu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: